Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresisasi kepada kementerian dan lembaga yang telah bekerja keras sehingga Indonesia terpilih menjadi anggota penuh dari Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorist Financing (FATF) sejak Oktober 2023 yang lalu. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara terakhir dari negara-negara anggota G20 yang menjadi anggota penuh.
“Ini memang kita harus tepuk tangan untuk kerja keras PPATK dan kementerian/lembaga karena ini bukan hal yang mudah untuk bisa diterima, karena ini merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi kita, atas efektivitas koordinasi kita, atas efektivitas implementasi di lapangan terhadap anti pencucian uang dan juga pendanaan terorisme di negara kita Indonesia,” ujar Presiden saat memberikan pengarahan pada Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), Rabu (17/04/2024), di Istana Negara, Jakarta.
Presiden pun berharap keanggotaan penuh tersebut dapat menjadi momentum yang baik bagi Indonesia untuk terus meningkatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu, kredibilitas ekonomi nasional juga semakin meningkat dan persepsi mengenai sistem keuangan semakin baik serta positif.
“Akhirnya ini akan mendorong berbondong-bondongnya investasi untuk masuk ke negara kita Indonesia. Reputasi itu penting, penilaian dunia internasional itu penting,” ujarnya.
Sebagai informasi, Indonesia menjadi anggota penuh ke-40 FATF pada akhir Sidang Pleno FATF di Paris, Prancis pada 27 Oktober 2023. Selanjutnya, pada 5 April 2024, Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force. FATF sebelumnya memiliki 39 anggota, yang terdiri atas 37 yurisdiksi dan dua organisasi internasional.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, Jaksa Agung St. Burhanuddin, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.
Selain itu, turut hadir pula Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Afif Hasbullah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Marthinus Hukom. (TGH/UN)
